PATI, patrolinusantara.press – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
AHY mengatakan, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemulihan perekonomian masyarakat selama pandemi daripada bicara soal melanggengkan kekuasaan.
“Mungkin bagi mereka kelas menengah ke atas masih bertahan (selama pandemi), tapi bagi masyarakat miskin ini bicara soal makan sehari-hari. Anaknya makan apa, suaminya makan apa. Ini yang harus kita perjuangkan, kita prioritaskan,” kata AHY usai menemui para PKL di Alun-alun Kembang Joyo, Kabupaten Pati, Jumat (8/4) malam.
“Jangan kemudian ada isu lainnya. Malah bicara soal melanggengkan kekuasaan misalnya. Itu disconnect, tidak nyambung dengan realitas yang dihadapi masyarakat,” imbuh AHY dengan nada tegas.
AHY berujar, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu tak hanya melanggar konstitusi, tapi juga menyakiti perasaan masyarakat.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY saat di Alun-alun Kembang Joyo, Pati, Jumat (8/4/2022) malam.
“Kami sejak awal dengan tegas menolak isu yang menyakiti perasaan rakyat. Rakyat sedang sulit kok bukannya fokus pada solusi menyelesaikan masalah, tapi elit ini berbicara melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak masuk akal, otak atik mengakali konstitusi,” ujar putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Menurut AHY, perpanjangan masa jabatan presiden tanpa melalui pemilu tidak terjadi di negara manapun yang menganut sistem demokrasi.
“Penundaan pemilu katanya, dua-tiga tahun tanpa pemilu, tapi memperpanjang kekuasaan. Tentu itu tidak ada di negara manapun, memperpanjang kekuasaan tanpa pemilu.
Jangankan dua-tiga tahun, sehari saja memperpanjang kekuasaan tanpa melalui proses mekanis yang demokratis dan konstitusional itu sebenarnya sudah melanggar dan mengkhianati reformasi,” terang AHY.
“Reformasi dulu terjadi, 1998, kita merasakan getirnya lembaran sejarah itu, berdarah-darah. Lha kok kemudian sekian tahun mencapai progres dalam demokrasi kok kita mundur ke belakang karena tidak ada batasnya.
Pertama penundaan pemilu, berikutnya dua periode, empat periode, berikutnya tanpa batas seumur hidup,” sambung AHY.
AHY juga mempertanyakan ihwal siapa sebenarnya yang menginginkan pemilu ditunda.
“Rakyat menginginkan pemilu ditunda? Rakyat yang mana? Karena menurut survei, lebih dari 70 persen tidak menginginkan terjadinya penundaan pemilu. Masyarakat juga tidak suka yang namanya kekuasaan tanpa batas. Kami akan tolak dan terus perjuangkan aspirasi rakyat,” pungkas AHY.
(W, B, K/A/Red)
