PATI, patrolinusantara.press – Ketua DPRD Pati, H.Ali Badrudin mengaku selama ini belum pernah mendapat pemaparan dari DPUPR Berkait lahan KPI seluas 1.036 Hektar.
Menurutnya, apabila ada pernyataan DPUPR bahwa lahan itu sudah dibahas sejak awal dan sudah dipaparkan sejak 2019 lalu, itu adalah versi DPUPR Pati, akan tetapi anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus tidak pernah mendapat pemaparan soal lahan seluas 1.036 Hektar untuk KPI.
“Dalam Perda RTRW memang sudah masuk ketika disahkan menjadi Perda, namun hal itu tidak ada pemaparan secara rinci,” ungkap Ali Badrudin kepada awak media Jum’at (8/4/2022).
Lahan untuk KPI seluas 1.036 Hektar kemungkinan disampaikan secara tertulis, tidak secara lisan, sebab selama ini anggota DPRD Pati dalam membahas Perda itu sesuai tata bahasa dan lahanya.
Teman-teman DPRD terkejut ketika ditemukan lahan seluas itu, karena selama ini tidak pernah disampaikan,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa Pansus RTRW sudah selesai, karena dianggap ada kejanggalan, maka sesuai rencana Komisi C akan memanggil DPUPR untuk dimintai keterangan.
“Yang tergabung dalam Pansus banyak yang dari Komisi C, sesuai rencana biar Komisi C yang memanggil DPUPR untuk rapat.
Menurut Politikus PDIP itu, normatifnya satu kecamatan seharusnya tidak ada lahan untuk Industri (KPI) seluas 1.036 Hektar, karena di Kecamatan Trangkil termasuk lahan pertanian produktif, padahal masih banyak lahan yang dianggap kurang produktif yang bisa dijadikan kawasan industri.
“Saya sangat senang dan mendukung adanya pabrik-pabrik di Pati, akan tetapi saya selaku pemangku jabatan, alangkah baiknya jika lahan industri dialokasikan daerah yang tidak produktif tetapi lahannya bisa dijadikan kawasan industri. Jadi membuka satu lapangan pekerjaan tanpa mengorbankan lapangan pekerjaan yang lain,” pungkasnya.
(Ytn/red)
