Jakarta | patrolinusantara.press – Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan pandangannya terkait dengan politik identitas jelang Pemilu 2024 dalam sebuah seminar dengan tema “Strategi Penanganan Praktik Politik Identitas di era Post Trust pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024”.
Seminar tersebut digelar oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Lemdiklat Polri Angkatan ke-80 Widya Patria Tama di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Jakarta pada hari Rabu, 12 April 2023 secara hybrid.
Seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas dalam era Post truth. Kualitas pemilu serta memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia dan diharapkan adalah terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat.
Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepada Media Elektronik bahwa ; “Aparat Kepolisian terutama mahasiswa STIK yang sebentar lagi akan diwisuda mendapatkan pembekalan mengenai materi yang sangat krusial dan sekaligus relevan karena berkaitan dengan tantangan jangka pendek menjelang Pemilu 2024 yang sangat dipengaruhi oleh potensi bahaya politik identitas. Jadi semacam pembekalan akhir sebelum mahasiswa STIK ini langsung menangani secara kongkrit tantangan-tantangan menjelang 2024 khususnya berkaitan dengan politik identitas. Pertama memang dari sisi law enforcement harus tegas karena bagaimanapun politis akan memakai segala cara untuk menang. Termasuk dengan kartu politisasi identitas dan kalau misalnya tidak ada penegakan hukum terkait dengan penggunaan politik identitas dikhawatirkan mereka tidak jera dan kemudian menimbulkan atau memotivasi pihak lain dengan cara yang sama.
Kalau semuanya memakai cara-cara yang sama dengan memakai SARA itu yang dirugikan bukan hanya publik tapi juga bangsa kita karena kita akan sibuk dengan pekerjaan dan sarana pembelajaran bagi pemilih dalam mencari pemimpin dan sekaligus partai politik yang punya rekam jejak dan aspek-aspek demokrasi.
Polisi harus melakukan penegakan hukum secara tegas atau pengawasan melalui patroli siber satgas yang sudah terbentuk. Itu semuanya harus diaktivasi apalagi jelang Pemilu 2024 terutama nanti kalau sudah diputuskan secara resmi tahapan formal. Patroli siber harus aktif karena bagaimanapun sekarang pertarungan elektoralnya bukan hanya secara langsung di lapangan, bukan hanya kampanye konvensional tapi juga kampanye di dunia maya yang misalnya kalau tidak dilakukan law enforcement dilakukan pengawasan termasuk materi posting SARA sliweran sana-sini.
Namanya rekam jejak digital tidak bisa hilang, makanya law enforcement harus tegas kalau ada indikasi sedikit saja itu harus ditindak supaya memberi efek jera pada siapapun yang melakukan cara tersebut. Kedepan Polri termasuk juga negara yaitu penyelenggara pemilu itu tidak hanya jelang pemilu saja menyikapi politik identitas. Bahwa politik identitas frekuensinya jelang pemilu tapi jangan lupa ini sesuatu yang terjadi secara global bukan hanya di tingkat lokal dan nasional. Kalau misalnya semangat hanya hangat-hangat tahi ayam menjelang pemilu, setelah pemilu longgar itu tidak waspada lagi itu juga bahaya juga. Karena apapun buat para pelaku identitas mereka akan cari momentum pada pemilu saja. Setelah pemilu harapan saya juga tetap dilanjutkan law enforcementnya. Penegakan hukum yang independen, imparsial dan netral supaya masyarakat kita makin tercerahkan sehingga pilihan atau penilaian itu dunia maya atau di dunia nyata berdasarkan aspek-aspek yang objektif dan nasional,” tutupnya.
Diketahui, seminar sekolah STIK 2023 tersebut dihadiri oleh Irjen. Pol. Dr. Niko Afinta, SIK. SH. MH (Ketua STIK Lemdiklat Polri), Komjen Pol. Drs. Fuadi Arianto (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri), Dr. Drs. Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Dr. Stepi Anriani (Dosen STIN & Universitas Indonesia), Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono (Wakapolri), Iptu Bernadus Bagas Simarmata (Mahasiswa STIK), Dr. Sharyn Graham Davies (Associate Professor in Monash University Australia), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Hasyim Asy’Ari (Ketua KPU RI).
