SEMARANG, patrolinusantara.press — Alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dinilai belum berpihak kepada para petani. Pasalnya saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kencang menggembar-gemborkan swasembada pangan hal ini belum dibarengi dengan dukungan anggaran yang representatif.
Sriyanto Saputro Anggota Fraksi Partai Gerindra mengatakan, Perhatian dan keberpihakan anggaran sudah semestinya dilakukan, mengingat sebagian besar mata pencaharian warga Jawa Tengah adalah bertani. Namun Alokasi anggaran di sektor pertanian masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
“Mestinya, ada semangat keberpihakan anggaran di sektor pertanian. Sehingga kesejahteraan para petani di Jawa Tengah ini bisa terwujud,” ungkapnya, pada awak media di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/3).
Tidak hanya di tingkat provinsi, lanjut Sriyanto, Alokasi anggaran yang sama juga masih ditemukan di tingkat kabupaten/kota. Artinya anggaran di sektor pertanian di masing-masing daerah juga kurang mendapatkan prioritas.
Seharusnya dipahami berkait Problem yang dihadapi Petani sangatlah kompleks, mulai ketersediaan pupuk bagi kebutuhan pertaniannya, perubahan iklim, hama, harga panen hingga persoalan kesejahteraan yang masih jauh dari harapan.
Oleh karena itu, Ia meminta agar Pemprov Jawa Tengah agar lebih berpihak kepada para petani, caranya dengan menambah alokasi anggaran bagi sektor pertanian.
“Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar, maka dukungan APBD bahkan APBN harus optimal,” tegasnya.
Lanjut Sriyanto menjelaskan, dalam hal subsidi, petani bisa saja mendapatkannya dalam bentuk ketersediaan pupuk yang lebih murah, jaminan tanaman dari bencana alam, hingga dorongan alat- alat untuk modernisasi pertanian.
Masih terkait dengan sektor pertanian, Sekretaris DPR Partai Gerindra Jawa Tengah ini juga mengkritisi keberadaan Kartu Tani yang manfaatnya belum banyak membantu problem yang dihadapi para Petani di Jawa Tengah.
Kartu Tani, jelas Sriyanto, semestinya bisa dirasakan manfaatnya saat petani kesulitan mendapatkan pupuk. “Ada atau tidak Kartu Tani, yang terpenting adalah keberpihakan dari sektor anggaran agar permasalahan yang dihadapi petani dapat terselesaikan,” pungkasnya.
(Ytn/red)
